Masihkah Upah Minimum Kota Batam Menarik Bagi Buruh?

Pada tanggal 2 Maret 2010 hari Selasa  lalu ratusan  perwaklan buruh dari SPMI, SPSI  dari sejumlah perusahaan di Kota Batam  plus perwakilan mahasiswa dari PMII Uniba Batam kembali melakukan ritual tahunan. Yaitu  demontrasi menentang upah buruh murah. Siang itu  saat  terik  matahri menyengat, semangat buruh  tetap tinggi memperjuangkan nasib mereka. Seperti yang lalu-lalu, para  demostran  menentang upah  minimum dilakukan dengan   tertib. Ada  spnduk, bendera  serikat pekerja/ serikat buruh,  ikat kepala, baliho berisi tuntutan dan pengeras suara yang diletakkan diatas  truk terbuka.

Kantor pemerintah  pun dipagari  puluhan  Polisi  dan  Polisi Pamong Praja  yang menjaga ketat  pintu gerbang  Kantor Walikota Batam.   Buruh  meminta Walikota Batam Drs. Ahmad Dahlan  agar  menetapkan  UMK Kota Batam   tahun 2010 sebesar  Rp 1.110.000. Latar belakang   buruh/ pekerja  melakukan demostrasi   didasari  oleh  upaya Apindo Kota Batam   yang menggugat  UMK  menjadi  Rp 1.076.000,-

Serikat  Buruh/pekerja  menilai bahwa   kesejahtaraan buruh/pekerja tidak pernah ada perbaikan dan upah minimum tidak pernah sama dengan  kebutuhan  hidup layak. Serikat pekerja/buruh  menilai  hal tersebut tidak lepas dari  itikat baik  pembuat kebijakan di negeri ini. Upah sudah menjadi komoditi politik pembuat kebijakan dan pembuat modal. Upah buruh sejauh ini masih dijadikan  alasan  untuk menarik investor ke Batam. Buruh /pekerja hanya korban.

Menurut  buruh/pekerja, Ada anggapan  dari pembuat kebijakan  bahwa dengan  upah  buruh  sebagai  pemikat investasi  akan  mengundang investor masuk Batam lalu terciptalah  lapangan kerja,  pengangguran  berkurang, roda ekonomi bergulir, dan berakhir pada angka kemiskinan menurun.

Buruh/pekerja  mengatakan bahwa upah minimum Kota Batam adalah besaran nilai upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada  keryawan dan berlaku efektif mulai per 1 Januari 2010 hingga ditetapkannya nilai UMK tahun  berikutnya.

Penetapan UMK Kota Batam  sebesar Rp 1.110.000,- sesaui SK Gubernur Keperi No. 456 th 2009 tentang UMK 2010 hanya diperuntukkan bagi buruh dengan masa kerja di bawah 1 tahun dengan status lajang. Sedangkan pekerja di atas 1 tahun  besaran  nilai upah dimusyawarahkan dengan pihak pengusaha masing-masing sesai pasal 91&92 UU nomor 13 tahun 2003, pasal 14 Peraturan Pemerintah  No 1 tahun 1999.

Buruh /pekerja   heran kenapa  gugatan Apindo tentang  UMK  Kota Batam  sebesar  Rp 1.110.000 menjadi Rp 1.076.000  di PTUN Pekanbaru justru memenangkan   Apindo  Kota Batam, sementara  UMK  yang ditetapkan Gubernur Kepri sebesar Rp 1.111.000. Karena itu  Buruh/Pekerja  melakukan perlawanan dan mendesak agar pemerintah (Gubernur Kepri dan Walikota Batam)   melakukan banding melalui  pengadilan Tinggi tata usaha  di Medan dan meminta  melibatkan Serikat Buruh/pekerja  dalam setiap upaya hukum  terhadap  permasalahan  UMK.

Saat demontrasi berlangsung, Serikat Buruh/Serikat Pekerja  memasang sebuah baliho  bertulisan PANTUN  SIJACUR (Panca Tuntutan  Aliansi Pekerja Buruh Batam ) . Adapun  bunyi PANTUN tersebut adalah:

  1. Turunkan harga harga kebutuhan pokok
  2. Bubarkan Asosiasi  Boneka
  3. Tolak Putusan PTUN
  4. Tolak Upah Murah
  5. Berantas mafia Hukum.

Upaya  perjuangan  buruh  rupanya mendapat  respon  dari  warga Metropolis Batam. Buktinya pada tanggal 3 Maret 2010 Rabu,  kembali  ibu –ibu  melakukan   demontrasi di Kantor Walikota Batam. Para ibu  memprotes  tingginya  harga sembako sejak beberapa bulan terakhir.  Kemampuan  daya beli masyarakat yang mayoritas buruh  tidak mencukupi.

Ibu-ibu meminta pemerintah agar menurunkan harga sembako dan rutin melakukan operasi pasar sembako di setiap Kecamatan. Pada  saat  demontrasi tersebu berlangsung  ada  peserta  demonstrasi yang   membawa poster bertuliskan, kenaikan UMK tidak berpengaruh  bila harga sembako tinggi.

Pada masa awal  pengembangan  Kawasan Industri  di Batam  berjalan,  meski  upah  buruh  jadi  modal pemerintah melakukan  promosi di luar Negeri namun  upah minimum  pekerja kurang dari setahun adalah yang tertinggi  di Indonesia. Hal itu menjadi motivasi pencaker di  luar pulau Batam untuk  merantau ke  Batam dan mecari kerja di  Batam. Ketika itu banyak  lulusan  SMA dan Universitas  memilih Batam sebagai tempat  merantau.

Kondisi saat ini  sedikit bergeser,   beberapa  daerah di  wilayah Indonesia  sudah  ada yang memberikan UMK  lebih tinggi dari  UMK  Batam.  Diantaranya  UMK di  daerah   Jakarta, Depok,  Tangerang, , Bekasi Bandung dan Balikpapan.  Itulah sebabanya  dua tahun terakhir ini  tenaga  kerja dari daerah tersebut  atau daerah di sekitar wilayah tersebut  mengalami  penuruanan  minat untuk bekerja di  Batam.

DR. Achmad  S. Ruky dalam bukunya berjudul Manajemen Pengelolaan dan Pengupahan Untuk Karyawan Swasta   mengatakan , sasaran atau tujuan  yang ingin dicapai  oleh  perusahaan melalui kebijakan dan sistem imbalan  yang efektif  mempunyai empat dasar tujuan yang ingin dicapai. Adapun keempat tujuan tersebut adalah:

  1. Mampu menarik tenaga kerja yang berkualitas baik dan mempertahankan mereka (agar tidak pindah ke tempat lain).
  2. Memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berprestasi tinggi.
  3. Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
  4. Mambantu mengendalikan Biaya Imbalan Tenaga kerja.

Kondisi di lapangan ternyata tidak semanis  analisa  pakar  pengupahan. Upah,  khsusnya  upah minimum  kota  telah menjadi   rutinitas  yang  membosankan  di dengar setiap tahun. Karena  berapapun rendahnya  upah bisa ditekan oleh  Apindo dan berapun  tingginya upah yang bisa diperjuangkan  oleh  Serikat Buruh /Serikat Pekerja   kenyataan di lapangan tetap memperlihatkan  kondisi  yang tidak berubah. Orang  miskin makin bertambah, pengangguran meningkat,  orang sakit sulit  berobat.

Seharusnya kondisi tersebut  tidak perlu terjadi karena negara Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam.

Akar masalah semua  di atas adalah tidak dilaksanakannya  Good Corporate Governance dengan baik, Korupsi Kolusi dan Nepotisme  yang subur. Kesimpulan  adalah  usaha  dan kerja keras  yang telah dilakukan  oleh  Buruh dalam  memperjuangkan  upah minimum  masih membutuhkan perjuangan  yang lebih maksimum dan lama. Perjuangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh seharusnya  tidak hanya berputar pada masalah UMK saja karena  sekali lagi  akar masalah dari  kemiskinan  adalah korupsi.

3 Komentar (+add yours?)

  1. ELFARIDI
    Mar 05, 2010 @ 08:31:20

    kunjungan siang,, slam kenal pak, mari mampir ke blog sya 🙂

    Balas

  2. ardee
    Mar 27, 2010 @ 03:40:37

    kayaknya batam sudah tdk ada istimewanya lagi, jauh dari kampung halaman dan penghasilan yg didapat mgkn tdk jauh berbeda dengan penghasilan di kampung.
    tapi karena ledakan jumlah pengangguran yg masih tinggi, itulah alasan mengapa mereka tetap memilih ke batam.

    tulisan yg menarik….

    salam kenal

    Balas

  3. Maja S. Manalu
    Agu 02, 2010 @ 11:43:50

    Ya, memang beginilah susahnya di negeri ini. Sesungguhnya Rp. 1.110.000 itu bknlah uang yg sangat besar. Tapi secara global, pengeluaran cukup besar sebenarnya. Misalnya buruh 1 PT (perusahaan) 1000 orang berarti Rp. 65.000.000,- tetapi jikalau Good Coorporate Governance dilaksanakan sebenarnya itu bukanlah sesuatu yg cukup besar. Tapi apapun mari kita hormati keputusan hukum dan kita harapkan kawan2 bisa melakukan perlawanan dgn hukum juga demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: