Kenapa Praktek Outsourching Ditolak Buruh

Buruh  yang bergabung  di SPMI  Batam melakukan pemanasan  pada tanggal  8 Oktober 2009  menjelang  pembahasan  UMK 2010. Ratusan  pekerja  melakukan  unjuk rasa damai di depan  gedung  Pemko Batam dan DPRD Tingkat I Batam untuk menyuarakan  aspirasi  mengenai  penolakan terhadap perusahaan  yang bergerak di bidang  outsourching.

Buruh menilai praktek outsorrching  saat  ini hanya menguntungkan  perusahaansaja.Karyawan dirugikan, karena itu buruh menuntut  dihapusnya sistem  outsourching.

IMG_2053

IMG_2055

Namanya Ninik  bekerja di salah satu perusahaan di  daerha Batam Center,  ia mengaku kapok bekerja  melalui  perusahaan  outsourcing karena gajinya dipotong banyak oleh agen outsourching tempat ia direkrut.

Banyak kisah yang dialami oleh  ninik di kota Batam. Ada ribuan orang yang mengalami nasib sama dengan Ninik. Selain upah yang dipotong, ada juga  buruh yang  hak-haknya tidak dipenuhi seperti jamsostek, lembur, tidak mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan untuk  pengembngan diri, serta  kontrak  yang tidak disertai  perjanjian kerja.

Sistem kontrak yang dialami oleh  uruh outsourching  umumnya berdurasi singkat, ada yang dikontrak hanya 3 bulan, enam bulan, setahun. Buruh yang dikontrak  cukup lama  model  kontrak  dua  tahun pertama diperpanjang setahun dan renewal selama dua tahun dalam satu perusahaan saat ini sangat langka ditemui. Jaman keemasan itu  hanya tinggal sejarah. Kini  buruh  selalui dihantui perasaan takut menjelang habis kontrak, karena  memikirkan nasib hari esok ketika  menjelang kontrak berakhir. Berjuang lagi darinol mencari lowongan kerja.

Ketika  kontrak memasuki minggu terakhir dan tidak ada kepastian  kontrak kerja diperpanjang  oleh pemakai, umumnya  buruh mulai resah dan gelisah. Konsentrasi terhadap pekerjaan terpecah. Pikiran hanya tertuju pada  lowongan kerja  berikutnya. Jangan harap  memikirkan produktivitas  dan  pengembangan  karir kalau  durasi pekerja sangat singkat  dan  tidak ada perpanjangan. Mayoritas   Buruh yang erikat  kontrak dan pola outsourching  saat ini  hanya   mengejar  uang  sebagai modal  untuk  mencari kerja  saat kontrak  berakhir  atau  melanjutkan sekolah  setelah tidak lagi diterima sebagai  buruh karena hambatan usia.

Pengalaman penulis  ketika  mengajak  buruh  untuk  mengikuti kegiatan  berorganisasi   untuk mengembangkan diri mereka  saat ini  menghadapi kendala  yang  lebih berat di banding  tahun – tahun sebelumnya. Pada jaman  sistem kontrak dengan pola  Perjanjian Kerja Wwaktu Tertentu  Aantar Kerja Antar Daerah,  pada saat itu  durasi kontrak kerja  buruh  cukup lama hingga .mecapai  lima tahun (pola 2 tahu kontrak pertama lalu diperpanjang setahun dan  renewal  dua tahun). Ketika itu   buruh  cenderung  konsumtif  di tahun pertama  bekerja karena baru merasakan enaknya menerima  gaji sehingga   ada kesempatan  memuaskan  keinginannya untuk memliki barang-barang  yang saat SMA  hanya  jadi mimpi. Ketika memasuki tahun  kedua   para buruh mulai berpikir  untuk mengembangkan diri, sehingga mereka bergabung  dalam organisasi sosial,  olahraga, kuliah  atau kursus. Pada tahun kedua  bekerja  sudah muncul perasaan bosan bekerja sebagai buruh di pabrik karena adanya  monoton di tempat kerja , karena itu mereka  membangi  waktu senggangnya  di luar jam kerja dengan memasuki berbagai macam kegiatan sosial,budaya, olahraga, keagamaan.

Kini  kondisi  tersebut  agak sulit  terlaksana  lantaran kontrak  kerja  buruh yang

Umunya  berdurasi pendek.  Jangankan  memikirkan kegiatan  pengembangkan diri,   melalui pelatihan  yang dilakukan di internal perusahaan  hingga  pengiriman  tenaga kerja  ke  luar negeri untuk   mengikuti  training  hanya  tinggal kenangan.

Hal ini perlu disayangkan karena  proses  transformasi  pengetahuan, keterampilan  secara tidak langsung  ikut berpengaruh ketika   buruh perusahaan   tidak  dijadikan sebagai asset perusahaan. Kondisi   buruh  saat ini  dalam  pola kontrak singkat   tidak  akan (sulit)  mendapatkan banyak  pengetahuan, keterampilan. Kondisi mereka  mirip seperti mesin, dimana buruh harus bangun   pagi lalu berangkat kerja  setelah itu  melaksanakan  kewajiban sebagai buruh  yang  kadang-kadang harus lembur  seven to seven. Tak lama kemudian kontrak mereka  habis. Setelah itu buruh kembali dihantui ketidakpastian. Upaya  yang ditempuh  adalah balik lagi memeoloti  iklan  lowongan kerja  demi (urusan perut)   mencari   perusahaan baru. Begitu diterima   status  buruh kembali lagi dari nol karena  di perusahaan sebelumnya  mereka tidak megalami  transfer   pengetahuan, teknologi  yang  cukup sebagai  referensi  menduduki posisi  yang lebih tinggi.

Dampak yang terjadi dari penerapan sistem kerja outsourching illegal menimbulkan  berbagai dampak lain. Kini  perusahaan di Batam sulit  mendapatkan  sumber daya  yang  terampil. Buruh yang selama dini  dipekerjakan  lantaran   tidak disiapkan untuk  mengisi posisi  tertentu  akhirnya  memilih balik kampung lantaran tak kuat bekerja terus menerus  sebagai  operator. Sementara  lulusan SMA  lokal Batam  memilih  kuliah. Lulusan SMA  lokal Batam   juga  memiliki  gengsi  sebagai buruh  operator.

Beberapa  rekan di bidang Human Resource   mengeluh  karena  kini  sulit mencari  tenaga  (buruh) operator. Kondisi  tersebut tidak hanya terjadi di batam tapi juga di Lobam.

Kondisi itu diperparah dengan  kebijakan Pemerintah Kota Batam yang  menerapkan  sistem perdaduk yang  membatasi   pendatang masuk ke Batam.  Tanpa disadari  sumber daya manusia dan terampil  di Batam sulit diperoleh .  Di satu sisi, tenaga kerja lokal  (level buruh)  tidak diarahkan untuk  menguasai (meningkatkan) keahliannya .  Jadinya  Batam  paceklik SDM. Sementara  investor  luar negeri  tidak berhenti menanamkan investasinya  di Batam.  Hal ini dapat memperlemah  nilai Batam di mata  investor lantaran urusan  pemenuhan tenaga kerja  tidak semudah  yang biomongkan oleh bagian marketing dan media massa.

Kembali ke masalah  outsourching. Outsourching itu sendiri sebenarnya netral.  Yang  merusak adalah  adanya oknum  yang  menyalahgunakan   Undang-Undang. Karena  disalahguakan  sekian  lama   sehingga  tercipta  persepsi  negatif  mengenai  praktek  outsourching  secara menyeluruh.   Outsourching  menjadi  negatif  di  telinga buruh. Padahal kalau   praktek outsourching mengikuti prinsip yang  benar sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003  sebenarnya  tidak bermasalah.

Ditengah   polemik tentang  praktek outsourching illegal, sebenarnya  banyak juga buruh yang  merasa nyaman   mesiki terikat   dalam  model kontrak outsorching.  Penulis  melihat  pada beberapa perusahaan  yang  memperkejakan  karyawan outsourching  dengan cara yang benar dan manusiawi. Buruhnya  senang karena penghasilannya  tidak  dipotong sama sekali  oleh  perusahaan  yang memperkerjakannya. Buruhnya  diperlakukan dengan  manusiawi,   perusahan  memberikan  hak-hak  buruh  sesuai dengan kontrak kerja, diberikan pelatihan di luar jam kerja,  jamsosteknya diberikan, lemburnya  dibayarkan sesuai dengan  standar aturan yag benar, buruh disediakan  perumahan (dormitory), bahkan  masih dilengkapi dengan angkutan antar jemput.

Lalu apa yang menyebabkan  masalah perburuhan menjadi ruwet. Jawabnya sederhana, ya tata kelola  yang tidak dilakukan dengan transparan dan  accountable  dapat menyebabnya  praktek  nepotisme, korupsi dan kolusi menjadi subur. Pada  saat ini   jiwa kapitalis  yang serakah  tidak  lagi melihat  praktek  perburuhan dengan  hati atau  menggunakan  Undang-undang  Ketenagakerjaan. Ketika kondisi  laten itu dipelihara, nasib buruh  menjadi  taruhannya.

Praktek  korupsi  antara  patron (bisa diisi oleh oknum  yang bertanggungjawab  pada bidang  ketenagakerjaan)  dan kliennya adalah  perusahaan  outsorching yang rajin memberi upeti ke oknum pejabat tertentu serta  oknum HR diperusahaan  pemakai  tenaga kerja , adalah lingkaran hitam yang  mejadikan  praktek outsourching  semakin liar.

Pemerintah Indonesia seharusnya  tidak hanya galak  mengejar  peraktek KKN  di legislatif  dan eksekutif  level atas.   Masalah  terbesar  untuk perburuhan justru terjadi di level bawah. KPK  seharusnya  mengirim  stafnya untuk  menelusuri  perputaran uang tak jelas  yang terjadi di lingkaran  atau mafia  tenaga kerja (oknum  pegawai pemerintah  yang bertanggungjawab dibidang  ketenagakerjaan,  perusahaan  outsorching, dan  oknum HRD).

Berikut adalah  uraian  menegani  outsourching. Berdasarkan Undang-undang  Nomor 13 tahun 2003 pasal 64 mengatakan  bahwa, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan lainnya  melalui  perjanjian  pemborongan  atau penyediaan jasa  pekerja/buruh  yang dibuat secra tertulis.

Pasal 65 (1)mengatakan, penyerahan  sebagian  pelaksanaan pekerjaan  kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat  secara tertulis.

Pasal 65 (2) mengatakan, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus mememuni  syarat-syarat  sebagai berikut:

  1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
  2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
  3. merupakan kegiatan  penunjang  perusahaan secara keseluruhan dan
  4. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Perusahaan lain sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

Pasal 65(3) mengatakan perlindungan  kerja dan syarat-syarat  kerja bagi pekerja /buruh  pada perusahaan lain  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat(2) sekurang-kurangnya  sama dengan perlindungan kerja  dan syarat-syarat  kerja pada perusahaan  pemberi pekerjaan atau sesuai  dengan peraturan perundang-undangan berlaku

Pasal 65(4) mengatakan, perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana  dimaksud dalam ayat(2)  diatur lebih jauh dalam Keputusan Menteri.

Pasal 65(5) mengatakan, hubungan kerja dalam pelaksanaan  pekerjaan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian  kerja secara tertullis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

Pasal 65(6) mengatakan, hubungan kerja sebagaimana dimaksdu dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59.

Pasal 65(8) mengatakan, dalam hal hubungan kerja  beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubuungan kerja  sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 66(1) pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa   pekerja/buruh tidak boleh digunakan  oleh pemberi kerja  untuk melaksanakan  kegiatan  pokok atau kegiatan yang berhubungan langsug dengan  proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung  dengan  proses produksi.

Pasal 66(2) mengatakan, penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat  sebagai berikut:

  1. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  2. Perjanjian kerja waktu yang berlaku  dalam hubungan kerja sebagaimana  dimaksud pada huruf a adalah perjanjian waktu kerja tertentu  yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara  tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
  4. Perjanjian antara perusahaan pengguna  jasa  pekerja/buruh  dan perusahaan lain yang bertindak  sebagai perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Pasal 66(3) mengatakan, penyedia jasa pekerja/buruh  merupakan bentuk usaha  yang berbadan hukum  dan memiliki izin  dari instansi yang bertanggungjawab di bidang  ketenagakerjaaan.

Pasal 66(4) mengatakan, dalam hal ketentuan  sebagaiamana dimaksud dalam ayat (10), ayat(2) huruf a, b dan d  serta  ayat (3) tidak pterpenuhi , maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia  jasa pekerja/buruh beralih menjadi  hubungan kerja  antara pekerja.buruh dan perusahaan  pemberi pekerjaan.

2 Komentar (+add yours?)

  1. kitari
    Feb 12, 2010 @ 03:27:16

    outsourcing di Indonesia dengan di LN sangat berbeda, Di sini mereka seperti calo saja, ambil uang karyawan dengan semena-mena. Saya lihat itu ada kondisi dimana mereka bekerjasama dengan HRD untuk penggajian.
    Apa yang didapat dari perusahaan dengan yang diterima oleh karyawan berbeda. Ada potongan2 dan jaminan status yang tidak jelas. Karyawan lewat outsourcing tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh.

    Untuk di LN, konsepnya berbeda, mereka hanya mencarikan orang yang sesuai dan setelah orang itu masuk mereka mendapatkan fee dari end user.

    begitulah adanya….

    Balas

  2. Fariz
    Sep 03, 2010 @ 02:08:01

    kaitannya dengan pengembangan sistem informasi ada gag ??

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: